Apa Jadinya, Jika HAM Berhadapan dengan Kepentingan Penguasa

Pengesahan dua kovenan HAM yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2005, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya.Sesungguhnya, nilai-nilai hak asasi manusia yang termuat dalam kedua kovenan tersebut bukanlah hal-hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Konstitusi kita; UUD 1945 meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), sudah memuat ketentuan tentang penghormatan beberapa HAM yang sangat penting, seperti hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama pembukaan), hak atas kewarganegaraan (Pasal 26), persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)), hak berserikat dan berkumpul bagi semua warga negara (Pasal 28), hak setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (pasal 19 ayat (2)), dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31).
Namun, dalam tataran praktik harus kita akui, kebijakan politik dan pembangunan di seluruh aspek kehidupan bangsa ini telah menempatkan hak-hak asasi manusia menjadi simbol tak bermakna ketika harus berhadapan dengan kepentingan “pembangunan” dan “stabilitas”. Pihak yang seringkali menjadi korban adalah kelompok warga negara miskin, perempuan dan anak, dan juga kelompok minoritas. Hal tersebut yang menjadikan pengesahan terhadap dua kovenan tersebut jelas mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan membawa dampak bagi penegakan

hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, pengesahan terhadap kedua kovenan tersebut haruslah membawa dampak positif terhadap upaya penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.Pokok-pokok Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Ada beberapa poin penting yang secara mutatis mutandis terdapat dalam kedua kovenan tersebut dan hak-hak khusus dalam bidang sipil dan politik, serta ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu:

1. Kewajiban pihak Negara untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, memastikan pelaksanaan hak-hak itu tanpa diskriminasi apapun yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

2. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

3. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan manapun yang diakui dalam Kovenan ini.

4. Khusus di bidang sipil dan politik setiap manusia mempunyai hak melekat untuk hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wewenang (Pasal 6), bahwa tidak seorangpun boleh dikenai siksaan, atau perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7), bawa tidak seorangpun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorangpun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8), bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10), dan bahwa tidak seorangpun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

5. Khusus di bidang, ekonomi, sosial, dan budaya, setiap manusia dijamin haknya atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal (9), hak atas perlindungan dan bantuan seluas mungkin bagi keluarga, ibu, dan anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar hidup yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15).

Beberapa Agenda Penting yang Perlu Dilakukan

Apabila ratifikasi terhadap kedua kovenan tersebut menjadi bagian dari reformasi hukum serta komitmen kita terhadap hak-hak asasi manusia, maka tindakan tersebut, masih harus dilanjutkan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan, yaitu:

1. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sosialisasi konsep-konsep hak asasi manusia yang terdapat dalam kedua kovenan tersebut. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM perlu memberi prioritas terhadap kegiatan sosialisasi kedua kovenan ini.

2. Pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan dan menjadikan dua kovenan ini bagian dari pertimbangan hukum dalam menerapkan suatu kebijakan yang dapat berdampak pada bentuk pengurangan atau pelanggaran atas hak-hak asasi warga negara seperti hak milik atas kekayaan, khususnya dalam kasus hak milik atas tanah.

3. Proses politik dan hukum yang selama ini masih menyisakan ketidakpuasan warga negara terhadap lembaga-lembaga politik dan hukum dalam memenuhi hak-hak warga negara, seperti kehilangan hak-hak politik warga negara dalam proses pemilu dan pilkada agar tidak terulang lagi. Oleh karenanya putusan-putusan hukum di tingkat pengadilan dan pembuatan Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia harus mempertimbangkan hak-hak yang diakui, dihormati, dan dilindungi oleh UU tentang pengesahan dua kovenan ini.

4. Seluruh kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Pemerintah harus menjadi bagian dari perundang-undangan yang aplikatif terutama di lembaga peradilan, karena selama ini terkesan proses ratifikasi hanya bagian dari upaya membangun citra positif kepada pihak-pihak di luar negeri atau respon terhadap kritikan masyarakat internasional. Sebaliknya, kurang berusaha memenuhi tuntutan yang secara kepentingan nasional menguntungkan warga negara khususnya dan negara pada umumnya.

5. Pentingnya kegiatan monitoring dengan memperkuat kelembagaan monitoring praktik kovenan ini melalui peningkatan kinerja Komnas HAM atau Komnas Perempuan.

6. Para hakim senantiasa mengembangkan kaidah-kaidah dalam dua UU tentang kovenan ini sebagai bagian penting dari putusan-putusan yang dikeluarkannya agar adil, memenuhi kepastian hukum dan tetap memegang etika profesionalitas hakim.

7. Kegiatan harmonisasi hukum nasional dengan kedua kovenan tersebut terus dilakukan. Untuk kepentingan harmonisasi hukum, segera dilakukan peninjauan terhadap seluruh produk-produk peraturan hukum dan perundang-undangan yang secara substantif bertentangan dengan kedua kovenan. Harmonisasi hukum nasional dengan kovenan UU ini dilakukan melalui pembentukan UU yang mendukung implementasi isi kovenan, mencabut dan/atau amandemen atas beberapa undang-undang yang tidak sejalan dalam isi kovenan. Beberapa substansi penting yang perlu diharmonisasikan adalah:

1. Hukum Pidana

Ancaman pidana mati bertentangan dengan UUD 1945 sebab konstitusi menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Artinya, seluruh produk hukum yang mencantumkan ancaman hukum mati harus diubah. Disamping itu, ratifikasi terhadap kedua kovenan ini semakin mendorong pemerintah untuk segera melahirkan beberapa undang-undang, seperti UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Hukum Perdata

Ditegakkannya hak-hak keperdataan dalam RUU Perubahan terhadap UU Perkawinan dan aturan lain yang berhubungan dengan status keagamaan seseorang (UU No. 1/PNPS.1965 tentang Perbedaan Agama), yang membuat masyarakat yang tidak beragama resmi diberangus hak-haknya oleh pemerintah; serta dilindunginya hak-hak penduduk dalam mempertahankan modal sosialnya seperti tanah dan traidisinya dalam berbagai peraturan, agar mereka dapat menghadapi kebijakan-kebijakan daerah yang represif. Kasus perlakuan terhadap pengikut ajaran Achmadiyah merupakan salah satu contoh praktik tindakan yang sangat bersinggungan dengan hak-hak konstitusional masyarakat. RUU bidang perdata yang sudah seharusnya mendapat prioritas adalah RUU tentang Kewarganegaraan dan RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

3. Hukum Internasional

Seluruh perjanjian internasional hendaknya didasari oleh substansi kovenan agar tidak timbul masalah yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh tindakan separatisme, seperti Papua dan Aceh.

4. Hukum Administrasi Negara

Dengan adanya upaya reformasi birokrasi dimana substansi pengaturannya merupakan paradigma baru dengan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan juga aparatur pemerintah dengan menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), merupakan bagian dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Perlu diproses dengan segera RUU tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil.

Posted on 27 February 2007, in Law. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. manurut anda adakah dampak setelah di sahkannya UU perdata bagi kehidupan bangsa indonesia?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: